𝐃𝐢𝐭𝐞𝐫𝐩𝐚 𝐈𝐬𝐮 𝐏𝐞𝐦𝐚𝐤𝐳𝐮𝐥𝐚𝐧, 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐩𝐚𝐬 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧? 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨, 𝐃𝐮𝐚 𝐏𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐭𝐚𝐡 Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto menuai kontroversi. Usai mengajukan permohonan mundur, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Salah satunya, Prabowo disebut menyarankan dirinya untuk berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Syahganda menilai tidak masuk akal jika Presiden Prabowo menyarankan Gibran kembali menempuh perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, persoalan tersebut telah dibahas dari perspektif hukum bersama jajaran terkait di pemerintahan. "Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum," ujar Syahganda seperti dikutip CNN Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut diwakili oleh Yusril selaku Menko Hukum. Karena itu, menurut Syahganda, sulit dipercaya apabila Prabowo justru memberikan saran yang bertentangan dengan pandangan hukum yang telah disampaikan pembantunya. Senada dengan Syahganda, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa tidak tersedia lagi jalur hukum untuk mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran melalui perkara yang telah diputuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sementara putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah berkekuatan hukum tetap. "Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril seperti dilansir Kompas.com. Pernyataan Syahganda dan Yusril tersebut membuat klaim Gibran mengenai saran Presiden Prabowo untuk menempuh jalur PTUN semakin dipertanyakan. Sebab, penjelasan dua pejabat tersebut justru menunjukkan bahwa langkah hukum yang disebut Gibran memiliki persoalan mendasar dari sisi prosedur dan putusan pengadilan yang telah final. Publik pun berhak mempertanyakan mengapa muncul pernyataan yang berbeda mengenai isi pertemuan dengan Presiden Prabowo. Apakah terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan, atau ada bagian dari pernyataan Presiden yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik? Jika memang tidak ada saran untuk kembali melawan melalui jalur hukum, Gibran seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah Presiden Prabowo mendukung langkah yang secara hukum dinilai sudah tidak tersedia. Di tengah polemik yang terus berkembang, kejujuran dan keterbukaan pejabat publik menjadi hal penting. Terlebih, pernyataan yang membawa nama Presiden dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Publik tentu berharap persoalan ini dijelaskan secara terang, bukan justru menambah kontroversi dan memperkeruh situasi politik nasional. #PemakzulanGibran #HMP #MahkamahAgung #Wapres #GibranMundur #MargaritoKamis