Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan uji materi terhadap UU Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 13-14 Mei 2026, menegaskan bahwa UU IKN sah secara hukum. Putusan ini memperjelas bahwa Jakarta tetap ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan, sementara pembangunan IKN tetap berlanjut.