​Komisi VII DPR RI resmi mengusulkan alokasi anggaran APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar Bioskop Desa di seluruh Indonesia! Langkah ini diambil demi menyelamatkan Rumah Produksi (PH) kecil di daerah yang selama ini kesulitan mendapat layar bioskop akibat distribusi yang berpusat di kota-kota besar. ​Tak hanya itu, regulasi perfilman juga dinilai sudah usang. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman diusulkan untuk direvisi agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi dan era digital tahun 2026 ini. ​Namun, tantangan nyata masih ada. Pihak perfilman lokal mengaku masih kesulitan menembus akses diskusi dengan para pengelola bioskop besar (exhibitor). ​Via 🎬 vocindonesia